Banjir Bandang dan Longsor Besar Terjang Sumatera, Ratusan Jiwa Melayang

Pulau Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi dahsyat berupa banjir bandang dan tanah longsor besar pada akhir November 2025, menyebabkan kerusakan luas dan menelan ratusan korban jiwa di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana ini dipicu oleh curah hujan ekstrem dan diperparah oleh degradasi lingkungan.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 Desember 2025, mencatat setidaknya 533 orang meninggal dunia dan 504 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat insiden tragis ini. Sementara itu, sumber lain bahkan menyebutkan angka korban meninggal mencapai 637 jiwa dan 487 orang hilang.

Di Sumatera Utara saja, tercatat 226 korban jiwa dan 188 orang hilang. Bencana ini juga mengakibatkan sekitar 2.500 warga mengalami luka-luka dan lebih dari 553.900 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang rusak atau tidak aman. Dampak kehancuran meluas hingga ke 48 kabupaten/kota, mempengaruhi sekitar 1,4 juta jiwa penduduk di tiga provinsi tersebut.

Ribuan unit rumah mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Infrastruktur vital seperti 204 fasilitas pendidikan dan 270 jembatan hancur, serta akses jalan nasional dan antar-kabupaten/kota terputus total, melumpuhkan jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah. Para ahli mengidentifikasi beberapa faktor penyebab bencana ini. Pemicu utama adalah curah hujan yang sangat tinggi dan ekstrem, yang terjadi bersamaan dengan puncak musim hujan di Sumatera bagian utara. Kondisi ini diperparah oleh adanya Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di sekitar Selat Malaka pada akhir November 2025, yang mendorong pembentukan awan hujan intensif.

Namun, pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa dampak merusak banjir bandang ini sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu. Kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat deforestasi masif dan aktivitas ekonomi ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit serta hutan tanaman industri (HTI) telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan.

Menurut Greenpeace Indonesia dan Walhi, alih fungsi lahan ini mengganggu siklus hidrologi alami, menyebabkan air hujan langsung mengalir deras ke hilir dan memicu banjir bandang serta longsor. Kondisi geomorfologi wilayah dengan perbukitan curam dan litologi yang mudah lapuk juga meningkatkan kerentanan terhadap gerakan tanah.

Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah serentak menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak akhir November 2025. Upaya pencarian korban hilang dan pemulihan infrastruktur terus dilakukan oleh tim gabungan.

Presiden Prabowo Subianto juga telah meninjau langsung lokasi terdampak bencana di beberapa wilayah. Sementara itu, sejumlah pihak menyerukan agar pemerintah pusat menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, mengingat skala dampak yang luar biasa dan kebutuhan penanganan yang komprehensif.